KENDAL, SAPA Jateng.id-Administrasi kependudukan merupakan salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Data kependudukan yang akurat, mutakhir, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pelayanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai kebijakan pemerintah lainnya.
Dokumen kependudukan bukan sekadar persyaratan administratif. Dokumen tersebut merupakan identitas dan bukti pengakuan negara atas keberadaan serta hak-hak setiap warga negara.
Oleh karena itu, setiap warga Kendal harus memperoleh kemudahan dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan tanpa diskriminasi, tanpa pungutan liar, dan tanpa prosedur yang berbelit-belit.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, pada Acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Administrasi Kependudukan Kabupaten Kendal Tahun 2026 di Pendopo Tumengung Bahurekso Kendal, Kamis 29 Oktober 2026.
Bupati juga menyampaikan bahwa, Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, transparan, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ada beberapa hal yang ditekankan oleh bupati.
Pertama, perkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Desa dan Kelurahan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat.
Bupati mendorong agar Pemerintah Desa dan Kelurahan semakin aktif membantu masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta memperbarui data penduduk secara tertib.
Kedua, tingkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Pastikan setiap bayi yang baru lahir segera memperoleh Akta Kelahiran, Kartu Keluarga yang telah diperbarui, dan Kartu Identitas Anak atau KIA.
Perhatian khusus harus diberikan kepada penduduk rentan administrasi kependudukan, termasuk masyarakat miskin, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia, warga yang tinggal di wilayah sulit dijangkau, serta penduduk yang mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan.
Ketiga, percepat transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan. Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital atau IKD harus terus diperluas melalui edukasi, pendampingan, dan fasilitasi aktivasi kepada masyarakat.
Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keamanan data pribadi, kesiapan masyarakat, serta ketersediaan layanan alternatif bagi warga yang belum dapat memanfaatkan teknologi digital.
Keempat, perkuat kolaborasi lintas sektor dan inovasi pelayanan.
“Saya mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang telah dikembangkan oleh Dispendukcapil Kendal selama ini, termasuk upaya mengintegrasikan pelayanan dokumen kependudukan dengan fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan melalui inovasi Bunda Melati Plus,’jelas bupati.
Menurut bupati, kolaborasi juga perlu diperluas dengan sekolah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta.
Kelima, bangun budaya pelayanan yang berintegritas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Saya meminta seluruh jajaran penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan untuk bekerja secara profesional, disiplin, responsif, dan bertanggung jawab,”pinta bupati.
Melalui Rakorda Adminduk ini, bupati berharap terbangun kesamaan persepsi, komitmen, dan langkah nyata di antara seluruh pemangku kepentingan.
“Mari kita bangun Kabupaten Kendal dengan data kependudukan yang akurat, pelayanan yang semakin mudah, serta masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya administrasi kependudukan,”ujar bupati.
Bupati percaya, insyaAllah dengan kerja sama, inovasi, dan komitmen seluruh pihak, dapat diwujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin berkualitas, merata, dan membahagiakan masyarakat.
“Semoga Allah Subhanahu Wata’alla, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,”harapnya.(Likwi)
